Ini Kata Menteri PPPA RI Saat Kunjungi Sekolah Perempuan di Desa Noelbaki 

Menteri PPPA saat tiba di Sekolah Perempuan

Metronewsntt.com, Oelamasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada Sekolah Perempuan dan para pendamping

di Desa Neboelaki Kabupaten Kupang,  NTT yang telah berjasa memberdayakan para perempuan secara ekonomi dan menjadi ruang advokasi dalam setiap isu perempuan dan anak seperti isu kekerasan yang masih dianggap tabu. 

Hal ini diungkapkan Menteri PPPA pada saat melalukan kunjungan ke Desa Nolebaki, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Prof. Muhadjir Effendy, Senin (3/5) kemarin.

Menteri PPPA berharap program sekolah perempuan dapat replikasi atau meniru di daerah-daerah lain di Indonesia.

“Sekolah Perempuan adalah bentuk penguatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan diharapkan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sekolah Perempuan menjadi wadah penting dalam memberikan edukasi kepada para perempuan agar berani berbicara dan memahami apa saja hak-hak yang harus mereka perjuangkan. Perempuan tidak boleh hanya menjadi penikmat dalam pembangunan, tapi juga harus turut berpartisipasi aktif memajukan pembangunan bangsa,” ungkap Menteri PPPA

Menteri  PPPA menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pendamping Sekolah Perempuan dari Desa Neboelaki, Mata Air, Tanah Merah dan Kelurahan Tarus di Kabupaten Kupang. 

“Saya menyampaikan apresiasi bagi pendamping yang melakukan berbagai langkah dalam memberdayakan perempuan baik di keluarganya sendiri, yang berjuang dalam ekonomi, serta yang berjuang memenuhi hak-haknya.

"Saya berharap sekolah perempuan  dapat meningkatkan peluang perempuan menuju kesetaraan, namun implementasi di akar rumput ternyata lumayan berat. Semoga program sekolah perempuan ini bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya,”pinta Menteri PPPA.

Terkait upaya praktik meningkatkan 30 persen keterwakilan perempuan dengan  sudah melakukan pelatihan kepemimpinan desa tentunya hal bagus. Karena  upaya ini harus di mulai dari tingkat akar rumput.

"Dengan dimulai dari bawah maka tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa," ujar Menteri PPPA.

Oleh karena itu, tambah Menteri PPPA, hal ini harus menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia. " Semoga ini tidak hanya menjadi mimpi tapi juga dapat diwujudkan. Kita harus bersinergi dan saling bergandengan tangan agar segera bangkit dan pulih dari kekerasan yang dialami,” tegas Menteri PPPA. 

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang telah mendukung upaya pemberdayaan bagi seluruh pelajar perempuan di wilayahnya, seperti menyediakan bantuan kuliner, pelatihan tenun ikat dan bantuan bibit ternak babi. 

“Ketika berbicara terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak tidak lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Untuk itu, kami titipkan kepada pemerintah daerah agar sekolah perempuan bisa menjadi inspirasi dan direplikasi di desa-desa lainnya,” tandas Menteri PPPA.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni menyatakan sekolah perempuan memberikan dampak yang membuat perempuan menjadi lebih berani berbicara, berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Jika perempuan sejahtera, pasti rumah tangga dan keluarga sejahtera.

Emi juga mendukung sepenuhnya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). 

“Kami berharap seluruh program kebijakan ini dapat terintegrasi di Organisasi Perangkat Daerah lain demi memulihkan ekonomi untuk masyarakat. Penanganan terhadap perempuan harus berbeda karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan spesifik apalagi dalam kondisi bencana. Dalam bencana perempuan biasanya mengurus banyak hal,” terang Srikandi asal PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu pendamping Sekolah Perempuan Kabupaten Kupang, Erni, mengungkapkan sebanyak 597 perempuan telah bergabung di Sekolah Perempuan berlatar belakang pendidikan sekolah dasar, dan beberapa dari mereka putus sekolah serta juga para perempuan penyintas kekerasan.

Erni menambahkan sekolah perempuan dibentuk setelah melihat kenyataan di lapangan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan masih minim dan hasil musrenbang yang tidak menyasar kebutuhan perempuan.

 “Kami bergerak di bidang edukasi dan advokasi. Pada sistem advokasi kami mengadopsi regulasi kebijakan yang merespons isu perempuan sehingga dapat terangkat, di atas dorongan kuat untuk menyelesaikan masalah bersama-sama sehingga melahirkan kebijakan yang responsif gender,” jelas Erni.

Hasil dari pendampingan selama lima tahun dalam pelaksanaan sekolah perempuan telah berhasil berpartisipasi melakukan Musrenbang untuk mendorong 30 persen keterwakilan kepemimpinan perempuan di empat wilayah desa di Kabupaten Kupang. Selain itu, sekolah perempuan telah berkontribusi dalam menghasilkan 13 peraturan desa, salah satunya tentang upaya pencegahan perkawinan anak.

 Sedangkan Ketua Sekolah Perempuan Kelurahan Tarus, Yati mengungkapkan Sekolah Perempuan telah menjadi wadah yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan di mana perempuan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemberian keputusan.

“Sekolah Perempuan membuat kita dapat melihat persoalan di sekitar, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan," tambah Yati. Melalui sekolah perempuan ini dapat memberikan advokasi dan membangun koordinasi terkait persoalan kekerasan yang dianggap tabu. 

"Banyak perempuan yang berdaya di lingkungan kita, semula hanya melayani suami dan anak, sekarang mereka sudah mampu menopang perekonomian rumah tangga. Banyak perempuan terpilih dan menjadi pemimpin perempuan. Sudah banyak gerakan dilakukan sekolah perempuan,” tutup Yati.(mnt/*)

Baca juga :

• 16 Jamaah Calon Haji Kabupaten Kupang Siap Diberangkatkan Ke Tanah Suci
• Tingkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan, Pemkab Kupang Gelar Pesparawi
• Dishub Kabupaten Kupang Siap Pengalihan Arus Lalin di Cabang Oesao
• Mantan Komisioner KPU NTT Yosafat Koli dan Jurnalis Senior Aser Rihi Tugu Gabung Partai Perindo
• Serahkan Alat Pertanian, Bupati Kupang : Saya Akan Kontrol Tiga Bulan Kedepan Dilapangan